Desember 2015 Beli Kartu Sim Hp, Wajib Pakai Ktp

Diposting pada 34 views

Sejak 15 Desember 2015 ada hukum gres terkait pembelian kartu SIM telepon seluler. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bekerjasama untuk memperketat kepemilikan SIM Card dengan cara mewajibkan kepada pembeli kartu gres untuk menawarkan identitas asli dan mencatatkan kartu identitas tersebut kepada penjual.

Kartu identitas yang dimaksud harus orisinil dilarang fotocopyan, semisal: KTP, SIM, Passport, kartu keluarga bagi pelajar dan untuk yang masih dibawah umur sanggup memakai KTP orang tua. Registrasi kartu SIM mesti memakai nomor identitas penjual dan data identitas pembeli sehingga tidak sanggup lagi dilakukan di luar gerai.

 ada hukum gres terkait pembelian kartu SIM telepon seluler Desember 2015 Beli Kartu SIM HP, Wajib Pakai KTP

Semua pembelian kartu perdana prabayar akan diregistrasi pribadi oleh petugas dari masing-masing operator di konter. Petugas ini disediakan oleh masing-masing operator dan dibekali dengan identitas khusus sehingga semua nomor (yang dibeli) sanggup ditelusuri. Merekalah yang akan melaksanakan registrasi, bukan penjaga konter Saat ini, semua operator masih dalam proses penyelesaian aplikasinya masing-masing,

Petugas operator yang dimaksud berada dalam konter atau gerai dan sudah mendapat nomor identitas terdaftar dari operator telekomunikasi.

Selama ini, pendaftaran prabayar dilakukan oleh pembeli dengan cara mengirim pesan ke 4444. Namun, cara tersebut dinilai terlalu longgar sehingga banyak pembeli yang asal menuliskan nama, alamat, dan tanggal lahir.

Hal ini menciptakan terjadinya banyak tindakan penyalahgunaan nomor telepon semisal membeli nomor hanya untuk iseng iseng saja, atau untuk kejahatan, SMS spam (pesan singkat yang menggangu) dan biasanya berisi penipuan. Dengan menertibkan proses pendaftaran prabayar, diperlukan hal ibarat itu akan berkurang.

Keuntungan bagi pihak operator telekomunikasi yaitu mereka akan mendapat pelanggan berkualitas serta sanggup mendorong pendapatan mereka. Selain itu ia memberi catatan bahwa dikala ini sudah bukan waktunya operator berlomba-lomba memperbanyak jumlah pelanggan.

Registrasi ulang prabayar ini mendesak dilaksanakan, alasannya yaitu belum ada data yang terang dari operator terkait pelanggannya. Bahkan, operator tak mempunyai data base yang lengkap dan benar wacana penggunanya.

Registrasi prabayar pertama kali dijalankan di Indonesia pada 2005. Saat pertama dijalankan, ada sekitar 58 juta nomor prabayar beredar dan sekitar 9,34 persen nomor dihanguskan alasannya yaitu data dianggap tidak valid.

Diperkirakan, dikala ini hanya 6 persen, dari total 260 juta nomor prabayar, yang dijamin validitasnya kalau proses verifikasi dilakukan.